TINDAK PIDANA DESAIN INDUSTRI

LANDASAN HUKUM

Pengaturan tentang desain industri ini sebelumnya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada tanggal 20 Desember 2000, maka ketentuan Pasal 17 yang mengatur tentang Desain Industri yang terdapat pada  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dinyatakan tidak berlaku.

DESAIN INDUSTRI

Adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

HAK DESAIN INDUSTRI

Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pedesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

SYARAT PERLINDUNGAN

Desain Industri akan mendapat perlindungan hukum apabila desain tersebut bersifat BARU. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Desain industri tidak dianggap baru, apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan desain industri tersebut telah:

1. Dipertujunjukan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau diluar negeri yang bersifat resma atau diakui sebagai resma;
2. Telah dipergunakan di Indonesia oleh Pedesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Desain Industri selain karena tidak baru, juga tidak akan mendapat perlindungan apabila bertentangan dengan:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Ketertiban umum;
3. Agama;
4. Kesusilaan.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

Desain Industri yang telah memenuhi syarat perlindungan dan telah dilakukan pemeriksaan tidak sama dengan desain yang telah ada, akan memperoleh perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Tanggal Penerimaan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

TINDAK PIDANA DESAIN INDUSTRI

Tindak Pidana Desain Industri diatur dalam Pasal 54 sebagai berikut :

Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan : membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan /atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,-

Ayat (2) Tindak Pidana Yang terkait Hak Moral Pedesain, sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja tidak mencantumkan nama Pedesain dalam Sertifikat Desain, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

Ayat (2) Tindak Pidana Yang Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Pendaftar, Barangsiapa dikarenakan karena tugasnya bekerja untuk dan.atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

Jenis delik pidana dalam Desain Industri termasuk dalam delik aduan.

PENGECUALIAN DARI PIDANA

Bila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.